Mengenal Fungsi Pajak, Syarat, Dasar dan Sistem Pemungutan Pajak

gnd-techlabs.com – Mengapa kita diwajibkan untuk membayar pajak? Karena fungsi pajak secara sederhana memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan semua rakyat, dengan melakukan pemerataan di segala bidang dan pembangunan di Indonesia. Pajak berfungsi juga untuk menunjang perbaikan perekonomian kita.

Untuk itulah jika pihak pusat atau pemerintah mempersulit warganya dalam hal prosedur pembayaran pajak maka ini akan menjadi penyebab utama masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Mengenal Fungsi Pajak, Syarat dan Dasar-Dasar Pemungutan Pajak

Fungsi Pajak Secara Umum

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber pendapatan dan pemasukan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yang dilaksanakan secara rutin guna memenuhi biaya-biaya pembangunan di Indonesia. Saat ini pajak juga dipergunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, belanja pegawai serta pemeliharaan lainnya, menggaji pegawai negeri sipil, membeli peralatan kegiatan pemerintahan, membayar bunga pinjaman, dan sebagainya.

Adapun pengeluaran pembangunan seperti pembangunan jembatan, jalan raya, gedung sekolah, dan sebagainya Sehingga fungsi pajak disini seperti kas negara yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun mengingat kebutuhan pemerintah yang begitu banyak dan komplek.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijaksanaan pemerintah kita dalam bidang sosial ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi di negara ini dengan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur inilah pajak bisa dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya akan dikenakan pajak atau bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berdampak positif terhadap produk dalam negeri untuk melindunginya agar tidak kalah bersaing dengan produk luar.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak yang berfungsi sebagai stabilitas ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja di negara kita, menciptakan stabilitas harga yang bertujuan untuk menekan laju inflasi sehingga dapat dikendalikan, dengan jalan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat yaitu dengan cara memungut pajak dan memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemungutan pajak yang dibutuhkan untuk pembangunan di segala bidang di Indonesia.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara seperti sarana kepentingan umum, menciptakan lapangan kerja, pembiayaan pembangunan. Dengan demikian pendapatan masyarakat menengah ke bawah dapat mengalami perbaikan ekonomi.

5. Fungsi Memeratakan Serta Mengatur Pertumbuhan Ekonomi

Pemungutan pajak dapat difungsikan untuk pemerataan perekonomian di negara kita. Serta dapat juga mengatur dan mengendalikan pertumbuhan perekonomian dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam pajak seperti menaikkan atau menurunkan pajak dan atau melakukan diversifikasi pajak.

Pajak yang dibebankan kepada warga negara haruslah dimudahkan dalam pembayarannya dan jumlah nominalnya juga yang sewajarnya dan bisa dijangkau, agar menarik minat para wajib pajak. Wajib pajak yang merupakan subjek pajak harus terus dibina dan diarahkan agar mereka selaku wajib pajak mau dan mampu melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak secara teratur.

Karena jika dalam pembayaran pajak ataupun jumlah besarnya pajak begitu membebani para wajib pajak, mengakibatkan subjek pajak yang tak lain adalah wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak mereka. Kejadian ini bisa mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional dan berpengaruh juga pada pemerataan perekonomian di Indonesia tidak bisa berlangsung lancar.

Fungsi Pajak Berdasarkan Perannya dalam Pembangunan di Indonesia

a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

b. Dengan pajak, pemerintah kita juga dapat mengatur perputaran dan pertumbuhan perekonomian di negara kita dan tak lupa pula dunia usaha bisa diarahkan dan dikendalikan ke arah yang lebih baik dan positif.

c. Dengan pajak, tidak hanya pemerataan pembangunan saja yang bisa diwujudkan akan tetapi pemerataan ekonomi bisa diwujudkan pula. Dan hasil pajak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, misalnya penyediaan sarana pelayanan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

d. Lewat pajak pemerintah akan sanggup melaksanakan redistribusi pendapatan nasional atau pemerataan pendapatan di semua kalangan masyarakat.

Syarat, Dasar dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Syarat Pemungutan Pajak

a. Pajak yang dipungut harus adil artinya besar pajak yang dibebankan harus disesuaikan dengan kemampuan para wajib pajak dan disesuaikan juga dengan manfaat pajak yang akan diperoleh oleh wajib pajak.

b. Pemungutan pajak telah diatur dan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

c. Pemungutan pajak tidak menggangu perekonomian kita. Artinya pajak yang dibebankan sebaiknya tidak memberatkan wajib pajak atau jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat, agar tidak menghambat laju usaha masyarakat kecil dan menengah sehingga pemerataan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan apapun.

d. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien, sehingga diperlukan ketentuan atau prosedur perpajakan yang jelas dan pasti. Diusahakan agar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perhitungan dan pemungutan pajak jangan sampai lebih besar daripada jumlah pajak yang diperoleh.

e. Sistem pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana. Pajak yang diberlakukan, jenis pajak yang dibuat dan cara perhitungannya harus dibuat dengan sistem yang sederhana, agar mudah dimengerti oleh masyarakat luas sehingga mereka mau untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu.

2. Dasar-Dasar Pemungutan Pajak

a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 16 / Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
c. Undang-Undang Nomor 17 / Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
d. Undang-Undang Nomor 18 / Tahun 2000 tentang pajak Pertambahan Nilai
3. Barang / Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
f. Undang-Undang Nomor 12 / Tahun1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
g. Undang-Undang Nomor 19 / Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 / Tahun 2000 tentang Bea Materai.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Ini adalah sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari sistem ini yaitu:

  • Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang.
  • Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
  • Setelah pemerintah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak maka timbullah utang pajak.
b. Self Assessment System

Ini adalah sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri dari sistem ini yaitu:

  • Wajib Pajak (WP) memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan besarnya pajak terutang.
  • Wajib Pajak (WP) bersifat aktif karena mulai dari menghitung, menyerahkan dan melaporkan sendiri pajak terutang.
  • Peranan Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas.
c. Withholding System

Ini adalah sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diberikan kepada pihak lain atau pihak ketiga (yaitu selain pemerintah dan wajib pajak), untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-ciri dari sistem ini yaitu:

• Adanya pihak ketiga atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang.
• Pemerintah dan Wajib Pajak (WP) dalam sistem ini bersifat pasif.

Wajib Pajak (WP) merupakan subjek pajak yang harus dibina dan diarahkan tentang pentingnya kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban warga negara yang baik adalah membayar pajak secara tepat waktu sebesar yang telah ditentukan. Karena fungsi pajak yang begitu besar perannya dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan. Sehingga tanpa kita sadari, seluruh masyarakat Indonesia telah menikmati hasil pengelolaan pajak di berbagai bidang.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita tanpa menyadari telah berjalan di atas jalan-jalan umum, berdiri pada terminal bus, pelabuhan, bandara udara yang dana pembangunannya diambil dari pajak. Pajak juga dipergunakan untuk subsidi pada sektor kesehatan misalnya biaya berobat menjadi lebih murah di rumah sakit atau puskesmas, sektor pendidikan yaitu masyarakat bisa menikmati pendidikan dasar gratis dimana negara yang harus menanggungnya melalui uang pajak.

Masyarakat juga bisa menikmati harga bahan bakar minyak yang jauh lebih murah, karena negara juga ikut menyumbang dananya melalui subsidi. Begitu besar fungsi dan peran pajak di negara kita, sehingga kita sebagai wajib pajak harus dan taat dengan aturan-aturan pajak yang berlaku sesuai hukum.