Pengertian Pajak Jenis-Jenis Pajak dan Hak Wajib Pajak

gnd-techlabs.com – Apakah Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, dan hak wajib pajak? Pajak yang diberlakukan di negara kita ini memiliki lembaga khusus yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk mengelola perpajakan di Indonesia dan berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sumber penerimaan dan pemasukan yang diperoleh negara yang utama adalah dari pajak.

Untuk itulah pemerintah saat ini lewat media cetak ataupun media elektronik atau menggunakan sistem reminder yang dapat diaplikasikan secara tertulis, misalnya dituangkan pada slip pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, atau diaplikasikan pada sampul depan dan belakang referensi buku-buku sekolah (BOS), pada slip pembayaran rumah sakit,  pada SPBU-SPBU di seluruh Indonesia, usaha untuk terus menggalakkan dan mengajak masyarakat luas untuk mau berpartisipasi membayar pajak secara rutin dan tepat waktu.

Bahwasanya usaha-usaha itu semua dikelola oleh pajak bahkan mereka juga memanfaatkan pesan singkat melalui media komunikasi selular untuk menyebarluaskan pentingnya untuk terus membayar pajak, demi kelangsungan dan kelancaran pembangunan di Indonesia, karena peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia begitu besar pengaruhnya.

Pengertian Pajak, Jenis-Jenis Pajak dan Hak Wajib Pajak

Pengertian Pajak

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang definisi pajak yaitu iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pengertian pajak secara sederhana adalah sebagai iuran resmi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak (perorangan atau badan usaha) kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa mendapatkan imbal balik / balas jasa secara langsung. Jadi pajak merupakan hak prerogatif pemerintah.

Iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak adalah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran rutin negara yaitu untuk biaya pembangunan nasional tanpa memberikan balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung berdasarkan undang-undang.

Sehingga lima unsur pokok dalam definisi dan tujuan pajak adalah sebagai berikut:

  1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
  2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  3. Pajak sifatnya dapat dipaksakan.
  4. Tanpa jasa imbal balik / balas jasa atau disebut juga kontraprestasi
  5. Hasilnya dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran
    umum pemerintah) .

Jenis-Jenis Pajak

Jenis – jenis pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok:

1. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut pajak adalah:

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang – Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai, bea masuk dan cukai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

  • Pajak Propinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak balik nama kendaraan bermotor.
  • Pajak Kabupaten / Kota, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak tontotan, pajak kendaraan bermotor, iuran kebersihan, retribusi parkir, retribusi galian pasir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Jenis pajak berdasarkan  sistem pemungutan pajak adalah:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung atau dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) secara langsung dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung di antarnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain secara tidak langsung beban pajak dikenakan kepada Wajib Pajak (WP). Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang-Barang Mewah (PPnBM).

3. Jenis pajak berdasarkan sifatnya adalah:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. Sehingga dalam menentukan besarnya pajak harus memiliki alasan-alasan yang tepat karena ada kaitannya dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh subjek pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) .

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak . Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) .

Hak-Hak Wajib Pajak

Berikut ini adalah hak-hak wajib pajak di Indonesia

  1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak .
  2. Hak kekerasan bagi wajib pajak.
  3. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
  4. Untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran.
  5. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
  6. Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
  7. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan
  8. Hak untuk pembebasan pajak
  9. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
  10. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
  11. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Demikianlah pembahasan mengenai artikel tentang ciri-ciri pajak, mulai dari pengertian pajak, jenis-jenis pajak dan hak wajib pajak di Indonesia.